Jakarta - FPKS akhirnya menyepakati RUU Pengadilan Tipikor maju ke Paripurna. Namun demikian PKS tetap bersikukuh mempertahankan wewenang penuntutan kasus korupsi pada KPK berbeda dengan PBR dan PKB yang berbalik arah.

"Kewenangan lembaga yang berhak menentukan kewenangan penuntutan, PKS ingin tetap dipegang KPK," ujar juru bicara FPKS, Nasir Jamil, mengutarakan pandangan mini FPKS dalam rapat Pansus RUU Pengadilan Tipikor di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2009).

FPKS juga berbeda pendapat dalam komposisi hakim pengadilan Tipikor. Nasir menjelaskan FPKS berharap hakim ad hoc lebih banyak untuk menjaga kredibilitas pengadilan Tipikor.

"Komposisi hakim, FPKS kembali mengusulkan komposisi hakim ad hoc lebih banyak dari hakim karir, " imbuh Nasir.

Sementara, Panja pengadilan Tipikor sudah menyepakati bahwa komposisi hakim diserahkan pada Ketua Pengadilan Negeri disesuaikan kebutuhan.

Dua hal di atas adalah catatan yang diberikan FPKS sebelum menyetujui membawa RUU Pengadilan Tipikor ke Rapat Paripurna akhir DPR besok Selasa (29/8/2009).

"FPKS setuju RUU Pengadilan Tipikor dibahas tingkat dua dalam Paripurna DPR," tegas Nasir.

Namun demikian, Nasir belum menyampaikan salinan persetujuan FPKS. "Karena ada satu beberapa hal belum bisa kami sampaikan," pungkasnya.


Sumber: DetikCom