Hadir dalam kesempatan tersebut seluruh perwakilan Fraksi DPR RI, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Komisi I Hayono Isman, Dubes Palestina Faris al Mehdawi, penggiat HAM Nursyahbani Katjasungkana, dan anggota dewan lintas fraksi dan partai.
INILAH.COM, Jakarta – PKS telah mengantongi sejumlah nama yang diperkirakan kuat akan duduk di kabinet SBY-Boediono mendatang. Walaupun belum berani menyebutkan siapa saja yang diprediksikan akan masuk, Presiden PKS Tifatul Sembiring berharap salah satu yang lolos menuju kabinet adalah mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid.
Gempa dasyat berkekuatan magnetude 7,6 Skala Richter yang mengguncang beberapa wilayah di Sumatera Barat pada Rabu (29/09) petang mengusik kepedulian banyak pihak, salah satu diantaranya datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Gempa yang mengakibatkan robohnya ratusan bangunan, gedung-gedung bertingkat hancur, perumahan warga pun porak-poranda, ribuan orang terluka dan ratusan orang kehilangan nyawa ini membuat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS menginstruksikan kepada kader PKS di seluruh Nusantara untuk menggalang bantuan, tidak terkecuali juga dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS KALTIM.
Jakarta - FPKS akhirnya menyepakati RUU Pengadilan Tipikor maju ke Paripurna. Namun demikian PKS tetap bersikukuh mempertahankan wewenang penuntutan kasus korupsi pada KPK berbeda dengan PBR dan PKB yang berbalik arah.
PK-Sejahtera Online: Presiden PKS Tifatul Sembiring menengarai pihak-pihak yang ingin memberangus KPK adalah orang-orang yang tidak setuju terwujudnya ''Indonesia Bersih''.
Padahal menurut beliau, Korupsi harus ditekan seminimal mungkin, sebab korupsi adalah penyakit sosial yang melawan nilai-nilai kemanusiaan.
VIVAnews - Ketua Fraksi PKS Mahfudz Sidiq mengatakan penentuan jumlah kursi di kabinet sudah pernah dibahas dengan Partai Demokrat. Pembagian kursi kabinet itu termasuk dalam kontrak politik.
Fraksi-PKS Online: Selama bulan Ramadhan ini kepolisian tidak ikut puasa untuk memberantas teroris. Salah satu caranya dengan mengawasi dan membatasi ceramah-ceramah. Namun, cara itu dinilai PKS malah telah melanggar kebebasan masyarakat beragama.